Guru Honorer dan Buruh*

         SEMUA pasti sepakat bahwa hidup sejahtera dan berkecukupan adalah impian setiap orang. Disamping itu kesejahteraan merupakan hak setiap warga negara. Negara, berdiri utamanya untuk menghadirkan kesejahteraan bagi rakyatnya. Atau dalam terminologi barat negara demikian disebut negara kesejahteraan (welfare state).

       Maka dari itu penghasilan yang berkecukupan menjadi kebutuhan bagi setiap orang. Dengan penghasilan cukup, keluarga akan terjamin kebutuhan dan kesejahteraannya.

Namun, masih banyak orang yang belum memiliki penghasilan cukup atau bahkan jauh dibawah kata cukup. Salah satunya adalah guru honorer. Seperti yang kita ketahui bersama, seorang guru honorer memiliki gaji sangat kecil. Setiap bulannya guru honorer hanya digaji sekitar 250-500ribu rupiah. Gaji yang terbilang amat kecil, yang tentunya sangat pas-pasan untuk biaya hidup satu orang. Apalagi menopang kebutuhan sebuah keluarga.

            Bahkan sekarang ini, guru honorer memiliki tantangan baru. Guru tersebut terancam tergusur oleh guru-guru yang sudah PNS yang harus memenuhi jam mengajar (24 jam seminggu). Alhasil lahan mencari nafkah guru honor kian sempit.

Fakta demikian cukup ironi jika disandingkan dengan salah satu cita-cita berdirinya bangsa dan negara ini yaitu, mencerdaskan kehidupan bangsa. Cerdas itu bisa hadir melalui pendidikan. Jika guru-guru sebagai ujung tombak pendidikan saja tidak begitu “diurus” kesejahteraannya, bagaimana cita-cita tersebut dapat terwujud?

            Penulis juga ingin menyandingkan bagimana gaji guru honor sangat rendah dibanding gaji buruh. Di DIY ini gaji buruh kira-kira antara 900-an sampai 1jutaan rupiah. Gaji tersebut lebih tinggi 100% lebih dari gaji yang diterima guru honor.

            Penulis hanya ingin memperlihatkan bahwa kesejahteraan guru honorer jauh di bawah buruh. Seyogyanya buruh juga melihat fakta demikian. Sehingga logika buruh, tidak kemudian terlihat “keras” dalam urusan kenaikan upah, tapi dengan logika persuasif-dialogis. Karena sejatinya masih ada orang-orang yang memiliki gaji jauh di bawah mereka. Buruh seyogyanya menggunakan forum tripartit (forum buruh, pengusaha, dan pemerintah) secara maksimal untuk menyampaikan aspirasi terkait dengan kenaikan upah, daripada keseringan melakukan demo.

            Disisi lain, pemerintah juga perlu buka mata, berpikir out of the box. Ketika melihat isu kenaikan upah buruh, pemerintah juga perlu melihat isu terkait dalam urusan gaji, yang salah satunya gaji guru honorer. Pemerintah tidak bisa terus tutup mata melihat guru honorer yang terus mengabdi tanpa jaminan kehidupan yang mencukupi, jauh dari kata layak.

*termuat di BERNAS JOGJA, Tanggal 9 November  2013