Kedaulatan Negara Terusik*

      

Isu krisis keamanan sedang membuncah akhir-akhir ini. Banyak tragedi-tragedi terjadi yang mengancam keamanan nasional. Sebut saja tragedi penembakan-penembakan anggota polisi di tahun ini. Terakhir adalah penembakan Briptu Sukardi di depan Gedung KPK-RI Selasa (11/9) malam oleh orang tak dikenal. Sampai hari ini, tindakan-tindakan penembakan terhadap petugas polisi itu diduga dilakukan oleh jaringan terorisme dengan motif balas dendam.

      Peristiwa tersebut di atas agaknya mengusik bangunan NKRI. Sebagai negara berdaulat NKRI memiliki aparatur-aparatur yang bertugas dari sisi keamanan maupun penegakan hukum. Aparatur negara tersebut mewakili negara atau atas nama negara. Jadi, apabila aparatur tersebut terusik, maka negara juga terusik, kedaulatan negara di tantang.

       Dalam tantangan kedaulatan dikenal mengenai tantangan yang berasal dari luar dan dari dalam. Dari luar berupa intervensi asing maupun pelanggaran batas geografis negara. Dari dalam berupa gerakan separatis yang ingin memerdekakan diri. GAM (dulu) dan OPM masuk dalam kategori kedua ini. Disamping dua hal tadi, sekarang ini ancaman berasal juga dari tindakan terorisme. Terorisme sejatinya masuk dalam ranah luar sekaligus dalam. Karena, seringkali jaringan terorisme nasional berafiliasi dengan jaringan terorisme internasional.

          Fenomena tersebut juga menimbulkan pertanyaan mendasar, bagaimana bisa aktor-aktor penegak hukum justru dengan mudahnya dijadikan sasaran pembunuhan. Kalau penegak hukum saja begitu mudah diambil nyawanya oleh orang yang tidak bertanggung jawab, lantas bagaimana dengan masyarakat biasa? Masyarakat yang tidak mempunyai kapasitas pertahanan selevel polisi.

        Pada titik ini segala upaya perlu dilakukan untuk mempertahankan kedaulatan negara. Pemerintah perlu menggerakan seluruh instansi yang bergerak pada ranah anti teror untuk mengungkap kasus-kasus ini dan kemudian menangkap pelaku-pelaku pembunuhan.

     Hal ini penting untuk menunjukan kewibawaan aparat penegak hukum (baca: polisi) dimata masyarakat. Analoginya, kalau melindungi diri sendiri saja tidak bisa bagaimana mau melindungi rakyat? Disini wibawa para penegak hukum dipertaruhkan dan juga tidak berlebihan jika diambil konklusi bahwa kapasitas Polri sedang diuji.

*termuat di Koran SINDO, 28 September 2013