Rakyat Butuh Kepastian*

        Rencana pemerintah untuk menaikan harga BBM bersubsidi per 1 Mei akhirnya ditunda. Opsi penerapan dua harga BBM bersubsidi pun batal menjadi pilihan. Akibat pembatalan opsi dua harga BBM bersubsidi ini, diduga dana 10 M terbuang percuma. Dana tersebut digunakan oleh Pertamina untuk membuat spanduk sosialisasi penerapan 2 harga BBM.

           Sampai lewat 1 Mei pun rakyat belum mendapat kepastian terkait dengan kenaikan BBM bersubsidi. Pemerintah berdalih kenaikan baru akan dilakukan setelah dana-dana kompensasi bagi rakyat miskin yang diantaranya seperti Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM), beasiswa bagi rakyat miskin, dan Program Keluarga Harapan (PKH)—siap digelontorkan. Padahal dana itu baru akan siap digelontorkan ketika sudah adanya kesepakatan dengan DPR dalam pembahasan RAPBN Perubahan 2013. Dan sayangnya lagi DPR masih dalam masa reses sampai 12 Mei mendatang. Ketidakpastianpun tambah membuncah.

        Fenomena proses pengambilan kebijakan kenaikan BBM bersubsidi oleh pemerintah yang berlarut-larut ini setidaknya menggambarkan dua hal. Pertama, kegamangan pemerintah. Pemerintah terlihat gamang atau ragu-ragu dalam proses pembuatan kebijakan tentang kenaikan BBM bersubsidi. Hal ini terlihat bahkan sejak awal diwacanakannya kenaikan BBM, yaitu dengan akan adanya penerapan 2 harga BBM yang kemudian batal dilaksanakan. Kedua, inkonsistensi pemerintah. Diawal sudah dihembuskan ke publik bahwa BBM bersubsidi akan naik per 1 Mei, namun kenyataannya batal dilaksanakan. Pemerintah terlihat tidak konsisten untuk melaksanakan apa yang telah direncanakan.

Rakyat Butuh Kepastian

         Kita paham bahwa kebijakan kenaikan BBM memang suatu hal yang sensitif. Siapapun pemerintahan yang berkuasa kebijakan semacam ini akan menimbulkan gejolak publik yang kebanyakan menyuarakan perlawanan. Namun dalil semacam ini bukan merupakan pembenaran bahwa proses pembuatan kebijakan kenaikan BBM dibuat berlarut-larut atau maju-mundur. Sehingga rakyat pun mengalami ketidakpastian.

          Presiden SBY saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional 2013 mengatakan, bahwa jika tidak dikendalikan, nilai subsidi total APBN 2013 mencapai Rp 446,8 triliun, sedangkan subsidi BBM menyentuh Rp 297,7 triliun. Defisit pun mencapai Rp 353,6 triliun atau 3,38 persen dari PDB. Dengan kondisi subsidi BBM yang terus membengkak ini alternatif kenaikan mau tidak mau perlu diterapkan agar APBN tidak terus terbebani. Apalagi fakta yang menunjukan bahwa kebanyakan subsidi BBM dinilai dinikmati orang-orang yang tidak ‘tepat’ dari golongan menengah ke atas bukan dari golongan bawah. Dua alasan ini setidaknya merupakan alasan cukup logis untuk menaikan BBM bersubsidi.

          Pada titik ini, menurut penulis ada tiga hal yang perlu dilakukan oleh pemerintah. Pertama, pemerintah perlu memberikan kepastian terkait dengan waktu kenaikan dan harga kenaikan BBM. Mengingat rakyat dibuat terkatung-katung, dengan kebijakan yang gamang diterapkan. Jangan sampai ketidakpastian ini justru menjadi pemicu gejolak sosial atau ekonomi yang seharusnya bisa dihindari. Besarnya kenaikan pun juga perlu dipertimbangkan dengan kondisi ekonomi masyarakat. Kedua, stok BBM harus dijaga. Jangan sampai kelangkaan BBM terjadi lagi. Karena kelangkaan BBM berpengaruh negatif pada pergerakan perekonomian dan mobilitas rakyat. Ketiga, kedepan dana-dana kompensasi yang akan diberikan pada rakyat perlu diawasi dengan ketat. Pengawasan ketat perlu dilakukan untuk menghindari jatuhnya dana-dana tadi pada orang yang tidak ‘tepat’ mendapatkannya. Disamping itu pengawasan juga diperlukan agar dana-dana tersebut ‘aman’ tersalurkan pada yang berhak. Jangan sampai dana-dana tadi digerogoti oleh orang-orang oportunis berdasi.

       Ketidakpastian mengenai kebijakan kenaikan BBM ini seharusnya dijadikan sebuah otokritik bagi pemerintah. Kebijakan gamang semacam ini justru berdampak negatif bagi rakyat. Rakyat merasa kecewa dengan kebijakan yang dibuat mengambang yaitu kebijakan yang direncanakan, diwacanakan, tapi urung atau ragu-ragu dilaksanakan. Kedepan pemerintah perlu lebih tegas lagi dalam pembuatan kebijakan, apapun kebijakan itu. Karena waktu sendiri yang akan menjawab baik buruknya suatu kebijakan yang diambil. Sejarahlah yang akan mencatatnya. Yang terpenting kebijakan-kebijakan pemerintah pro terhadap rakyat, khususnya mereka yang belum mapan secara finansial.

 *Dimuat, di Harian Jogja tanggal 7 Mei 20013