Ironi Negeri Gemah Ripah Loh Jinawi*

Negeri gemah ripah loh jinawi sebuah ungkapan yang sudah umum untuk menyebutkan kondisi Negeri Indonesia. Secara harfiah arti dari ungkapan ini adalah kekayaan hasil bumi yang melimpah. Jadi Indonesia merupakan negeri yang memiliki kekayaan hasil bumi yang melimpah. Bahkan ada ungkapan bernada optimisme berlebihan bahwa ‘nandur opo wae dadi’ (menanam apa saja tumbuh), sebagai ungkapan bahwa negeri ini memang benar-benar melimpah dengan kondisi tanah yang subur.

Tapi kekayaan hasil bumi yang melimpah ini tidak berkorelasi dengan kemakmuran rakyatnya. Seperti yang terjadi pada para petani negeri ini. Kemakmuran seolah menjadi harapan uthopis bagi petani Indonesia, ketika mereka berjuang untuk meningkatkan taraf hidup dengan kerja keras sekarang tambahan beban ditindihkan pada mereka. Kenaikkan pupuk bersubsidi di tahun 2012 ini adalah salah satunya. Implikasi dari kenaikkan pupuk bersubsidi ini bagi petani tentu akan memberikan efek yang besar, ongkos produksi untuk pengolahan lahan akan semakin besar dan mungkin akan tidak seimbang dengan hasil panen yang didapatkan.

            Selain itu kebijakan impor bahan makanan turut menyumbang semakin jauhnya kesejahteraan para petani Indonesia. Seperti impor beras, pemerintah menganggap impor beras perlu dilakukan untuk menambah stok beras nasional. Padahal sejatinya impor tidak serta merta menjadi solusi dalam masalah kekurangan stok beras. Malahan menimbulkan masalah baru yaitu persaingan produk lokal dengan produk luar yang acap kali produk luar (impor) keluar sebagai pemenangnya. Disinilah nasib para petani dipertaruhkan.

Kebijakan kenaikkan pupuk bersubsidi tahun 2012 ini dari harga awal Rp 1.600,- menjadi Rp 1.800,- dan masih konsistennya kebijakan pemerintah untuk melakukan impor beras melihatkan pemerintah kurang pro terhadap petani. Terlalu besar dampak negatif yang diakibatkan dari kebijakan seperti ini dari pada kebermanfaatannya. Diberbagai daerah akibat kenaikkan pupuk petani mengeluh ongkos produksi mereka naik. Sebagai contoh di Yogyakarta, jika biasanya satu hektarnya (menanam padi) hanya membutuhkan 4 hingga 4,5 juta rupiah, musim tanam kali ini diperkirakan menghabiskan hingga 7 hingga 7,5 juta rupiah (MICOM, 14/1/2012).

Jika kebijakan-kebijakan semacam ini terus menjadi trend kebijakan pemerintah maka ironilah yang akan terus nampak yang terus-menerus menguatkan pemiskinan massal rakyat Indonesia khususnya para petani. Untuk itu perlu adanya kemauan politik (political will) oleh para skate holder dalam membuat kebijakan yang pro terhadap petani negeri ini. seperti halnya kebijakan-kebijakan yang mendorong produktifitas petani, pembangunan infrastruktur di pedesaan dan lain sebagainya. Sehingga nantinya gemah ripah loh jinawi akan mengantarkan kepada toto tentrem kerto raharjo yaitu tatanan atau keadaan yang membawa pada kesejahteraan. Semoga.

*Dimuat di Harjo, 7 Februari 2012